500 Pakar Hukum Internasional Sepakat Keanggotaan PBB ‘Israel’ Harus Dicabut

Hidayatullah.com – Lebih dari 500 akademisi dan pakar hukum internasional, hubungan internasional, studi konflik dan studi genosida mendesak Majelis Umum PBB dan anggotanya untuk mencabut keanggotaan ‘Israel’.

Majelis Umum PBB pada tahun 1974 menangguhkan keanggotaan Afrika Selatan yang apartheid hingga transisi menuju demokrasi. Para akademisi berpendapat bahwa ada kasus yang lebih kuat untuk menangguhkan ‘Israel’, mengingat entitas zionis terus mengabaikan hukum internasional selama lebih dari tujuh dekade, bahkan melanggar Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan perintah dari Mahkamah Internasional (ICJ).

Para akademisi, dalam surat bersama, membuat daftar berbagai tindakan ‘Israel’ yang bertentangan dengan hukum internasional sejak berdiri pada 1948.

Menurut mereka, ‘Israel’ telah “menunjukkan penghinaan” terhadap resolusi-resolusi Majelis Umum PBB. Termasuk pelanggaran Israel terhadap Resolusi 194 (III) (1948), yang menetapkan hak kembali bagi warga Palestina, dan Resolusi 181 (II) (1947), yang menetapkan kedaulatan negara Palestina. Kedua resolusi tersebut dipandang sebagai syarat masuknya Israel ke dalam PBB, di bawah Resolusi 273 (III) (1949).

Selain itu, ‘Israel’ secara konsisten melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara hukum mengikat, termasuk resolusi yang terkait dengan Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Penentangan terhadap resolusi Dewan Keamanan tersebut merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 25 Piagam PBB, yang menjamin pengusiran dari PBB, kata para akademisi, lansir Middle East Eye pada Jumat (08/11/2024).

Berdasarkan Pasal 6 Piagam PBB, Majelis Umum memiliki wewenang untuk mengeluarkan negara anggota PBB atas rekomendasi dari Dewan Keamanan, jika negara tersebut “terus-menerus melanggar” prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam tersebut.

Selain melanggar dan menentang resolusi PBB, entitas ‘Israel’ juga beberapa kali mengabaikan pendapat hukum otoritatif ICJ. Pertama pada 2004 yang mendesak ‘Israel’ untuk menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kedua, pada 2024 yang menegaskan ketidakabs...