ASEAN di Persimpangan: Bisakah KL 2025 Menegakkan Keadilan, Hak, dan Repatriasi bagi Rohingya?

Saat pemimpin ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur berbicara tentang perdamaian dan persatuan, kata-kata mereka hanya akan bermakna jika diiringi tindakan nyata yang menyelamatkan nyawa dan mengembalikan hak

Oleh: Abu Ahmed Farid

Hidayatullah.com | SAAT dunia mengalihkan pandangannya ke Kuala Lumpur dalam rangka KTT ASEAN ke-47 pada 26–28 Oktober 2025, Asia Tenggara berada di titik kritis yang akan menentukan tidak hanya relevansi diplomatik kawasan ini, tetapi juga karakter moralnya.

Tema “Memajukan Persatuan Regional dan Perdamaian Berkelanjutan” terdengar mulia, namun di balik spanduk megah dan komunike yang dibentuk secara cermat tersimpan kebenaran pahit yang lama terabaikan oleh ASEAN: tragedi berkelanjutan yang dialami rakyat Rohingya.

Selama lebih dari empat dekade, Rohingya—minoritas Muslim pribumi dari bagian barat Burma (Myanmar)—telah menghadapi penganiayaan sistematis, penolakan kewarganegaraan, dan pengungsian massal. Gelombang kekerasan besar, terutama pada 2012, 2016, dan 2017, memaksa ratusan ribu melarikan diri.

Kini, lebih dari 1,4 juta pengungsi Rohingya terdampar di Bangladesh, sementara puluhan ribu lainnya mengungsi dalam negara (IDPs) di provinsi Rakhine, dan banyak yang mencari perlindungan tak pasti di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan sekitarnya. Prinsip pendirian ASEAN tentang “perdamaian dan kemakmuran bersama” terasa hampa ketika salah satu anggota membranya menjadi saksi dari apa yang oleh PBB disebut “contoh pembersihan etnis yang nyata.”

Krisis Rohingya bukan tragedi nasional semata, melainkan darurat kawasan dengan implikasi politik, kemanusiaan, dan keamanan yang dalam. Setiap negara anggota utama ASEAN—dari jalur pengungsi di Thailand, operasi penyelamatan di laut Indonesia, hingga komunitas pengungsi lama di Malaysia—merasakan dampaknya.

Bangladesh menanggung beban pengungsi terbesar di Asia, dengan kamp-kamp besar di Cox’s Bazar yang menampung lebih dari sejuta Rohingya dalam kondisi memprihatinkan.

Malaysia dan Indonesia menjadi tempat persinggahan sekunder mereka yang melarikan diri lewat laut, setelah perjalanan berbahaya melintasi Teluk Bengal dan Laut Andaman. Ribuan nyawa hilang setiap tahun, sebuah ironi yang mencerminkan kelumpuhan ASEAN.