Daftar catatan hitam Presiden Korsel yang terlibat skandal politik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, resmi ditangkap pada Rabu, (15/1) di kediamannya di Seoul oleh Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO). Penangkapan ini mencatatkan sejarah sebagai pertama kalinya seorang presiden aktif di Korea Selatan ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, pada 3 Januari, upaya penangkapan Yoon gagal karena intervensi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan tersebut. Penangkapan ini merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang dimulai pada 3 Desember 2024.

Pada tanggal tersebut, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk meredakan ketegangan politik yang meningkat. Langkah ini menyebabkan kekacauan politik selama enam jam dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keputusan untuk memberlakukan darurat militer segera ditentang oleh parlemen yang didominasi oleh suara oposisi. Setelah kejadian tersebut, Yoon menghadapi kritik tajam dan ancaman pemakzulan atas tindakannya yang dianggap melanggar konstitusi.

Baca juga: MK Korsel berjanji lakukan persidangan adil atas kasus pemakzulan Yoon

Sejarah singkat catatan hitam skandal politik Presiden Korsel

Sejarah politik Korea Selatan mencatat beberapa presiden yang terlibat dalam skandal politik yang mengguncang negara tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah Presiden Park Geun-hye, yang pada tahun 2016 terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan teman dekatnya, Choi Soon-sil. Skandal ini memicu protes massal dan akhirnya mengarah pada pemakzulan Park pada 9 Desember 2016.

Setelah pemakzulan Park, pada tahun 2022, Yoon Suk-yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama tanpa kontroversi. Pada Desember 2024, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer yang memicu krisis politik dan protes massal. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik.

Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Parlemen yang didominasi oleh oposisi segera menolak keputusan tersebut, dan Yoon akhirnya mencabutnya setelah enam jam...