Gerakan Non-Blok: Tujuan, sejarah, dan peran Indonesia sebagai pendiri

Jakarta (ANTARA) - Gerakan non-blok (GNB) merupakan sebuah aliansi global yang dibentuk oleh negara-negara yang memilih untuk tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun. Aliansi ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan Perang Dingin, ketika dunia terbagi antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet.

Sejak berdiri pada 1-6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia, GNB telah berkembang pesat dan bertransformasi dari sekadar langkah diplomatik menjadi kekuatan utama bagi negara-negara berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri dan berperan aktif dalam mendorong solidaritas serta kerja sama global yang lebih adil.

Sejarah awal GNB

Awal mula GNB berakar dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini digagas oleh Presiden Soekarno bersama para pemimpin dunia seperti Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika sepakat untuk mengadopsi “Dasasila Bandung”, yang menjadi landasan utama bagi prinsip non-blok. Kesepakatan ini menegaskan pentingnya kerja sama internasional tanpa harus berpihak pada blok kekuatan besar mana pun yang tengah bersaing dalam Perang Dingin.

Enam tahun kemudian, ide dari KAA tersebut diwujudkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB yang digelar di Beograd pada 1–6 September 1961. Pertemuan bersejarah ini dihadiri oleh 25 negara, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara pendiri, dan menandai lahirnya Gerakan non-blok secara resmi.

Baca juga: Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

Tujuan GNB

Menurut sejumlah dokumen resmi, GNB didirikan dengan beberapa tujuan utama.

• Menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negara anggota.

• Menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, dan dominasi asing.

• Mendorong pelucutan senjata dan penyelesaian konflik secara damai.

• Menghindari intervensi asing dan pakta militer multilateral.

• Mengembangkan kerjasama internasional berbasis k...