Ma’ruf Amin Dukung Pembangunan Pesantren Gunakan APBN

Hidayatullah.com – Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menanggapi penggunaan anggaran negara untuk pembangunan pesantren. Menurutnya, hal itu tak jadi masalah. Ia menilai pesantren layak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ma’ruf menyampaikan pesantren merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Di pesantren ada ribuan santri yang merupakan anak bangsa yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi ya layaklah kalau pemerintah sekarang memperhatikan itu dan (santri) itu anak bangsa yang harus diperhatikan yang lagi belajar,” ujar Kiai Ma’ruf saat doorstop bersama media, di Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ma’ruf mengatakan pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Banyak pesantren berdiri secara mandiri tanpa dukungan pemerintah, namun tetap kokoh hingga ratusan tahun.

Pesantren itu umumnya mandiri. Ada yang membangun sesuai aturan dan ahli konstruksi, tapi ada juga yang tidak. Pesantren Tambakberas sudah berdiri 200 tahun, Sidogiri 300 tahun, dan Buntet juga 300 tahun. “Jangan sampai ketika ada satu ambruk kemudian sepertinya pesantren itu ambruk semua,” katanya.

Karena hal itu pula, Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai memberikan perhatian terhadap keamanan dan infrastruktur pesantren. Lewat pemberian bantuan bangunan dan program perbaikan fasilitas. “Alhamdulillah pemerintah merespons dan akan memberikan bantuan, memberikan bangunan. Kalau begitu, ke depan insyaallah akan lebih aman lagi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, supaya aman pemerintah harus begitu. Karena disitu banyak anak bangsa, di pesantren itu banyak anak bangsa yang harus jadi perhatian pemerintah.

Lebih jauh, Kiai Ma’ruf menegaskan Undang-Undang Pesantren telah menguatkan tiga fungsi utama pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sudah semestinya pesantren mendapatkan dukungan anggaran negara.

“Sudah ada UU seharusnya ada APBN. Bahkan sekarang sudah dibentuk Ditjen Pesantren, jadi mestinya ada APBN, di situ ada anak bangsa yang harus disantuni oleh pemerintah, maka saya kira harus dikasih anggaran...